Sejarah Penjajahan Inggris Di Indonesia

Sejarah Penjajahan Inggris Di Indonesia

Sejarah Penjajahan Jepang

Bogel Bawel - histori penjajahan Inggris di Indonesia. Seperti terdaftar dalam histori, Indonesia sempat ada dalam jajahan Inggris. Inggris dengan resmi menjajah Indonesia lewat kesepakatan Tuntang (1811) di mana kesepakatan Tuntang berisi mengenai kekuasaan belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janssens (gubernur Jenderal Hindia Belanda) pada Inggris.


Tetapi sebelumnya kesepakatan Tuntang ini, sesungguhnya Inggris sudah datang ke Indonesia jauh terlebih dulu. Perhatian pada Indonesia diawali pada saat penjelajah F. Drake berkunjung di Ternate pada th. 1579. Setelah itu ekspedisi yang lain di kirim pada akhir era ke-16 lewat kongsi dagang yang dinamakan East Indies Company (EIC) . EIC mengemban misi untuk jalinan dagang dengan Indonesia. Pada th. 1602, armada Inggris hingga di Banten serta berhasil membangun Loji di sana. Pada th. 1904, Inggris membuat perdagangan dengan Ambon serta Banda, th. 1909 membangun pos di Sukadana Kalimantan, th. 1613 berdagang dengan Makassar (kerajaan Gowa) , serta pada th. 1614 membangun loji di Batavia (jakarta) . Dalam usaha perdagangan itu, Inggris memperoleh perlawanan kuat dari Belanda. Belanda tidak beberapa enggan memakai kekerasan untuk mengusir orang Inggris dari Indonesia. Sesudah berlangsung tragedi Ambon Massacre, EIC mengundurkan diri dari Indonesia serta mengarahkan perhatiannya ke daerah yang lain di Asia tenggara, seperti Singapura, Malaysia, serta Brunei Darussalam hingga peroleh keberhasilan. Inggris kembali peroleh kekuasaan di Indonesia lewat kesuksesannya memenangi kesepakatan Tuntang pada th. 1811. Sepanjang lima th. (1811 – 1816) , Inggris memegang kendali pemerintahan serta kekuasaanya di Indonesia.


Indonesia mulai th. 1811 ada di bawah kekuasaan Inggris. Inggris menunjuk Thomas Stanford Raffles jadi Letnan Gubernur jenderal di Indonesia.

Sebagian kebijakan Raffles yang dikerjakan di Indonesia diantaranya :

• Type penyerahan harus pajak serta rodi mesti dihapuskan, 
• Rakyat di beri kebebasan untuk memastikan tanaman yang ditanam, 
• Tanah adalah punya pemerintah serta petani dipandang jadi penggarap tanah itu, 
• Bupati diangkat jadi pegawai pemerintah, 

Akibatnya karena kebijakan di atas, jadi penggarap tanah mesti membayar pajak pada pemerintah jadi ganti uang sewa. System itu dimaksud Landrent atau sewa tanah. 

System itu mempunyai ketetapan, diantaranya : 

• Petani harusmenyewa tanah walau dia yaitu yang memiliki tanah itu, 
• Harga sewa tanah bergantung pada keadaan tanah, 
• Pembayaran sewa tanah dikerjakan dengan uang tunai, 
• Untuk yg tidak mempunyai tanah dipakai pajak kepala. 

System landrent ini diberlakukan pada beberapa daerah di Pulau jawa, terkecuali beberapa daerah sekitaran Batavia serta parahyangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa daerah Batavia biasanya sudah jadi punya swasta serta beberapa daerah sekitaran Parahyangan adalah daerah harus tanam kopi yang memberi keuntungan yang besar pada pemerintah. Sepanjang system itu digerakkan, kekuasaan Bupati jadi petinggi tradisionil makin tersisihkan karna trgantikan oleh petinggi berbangsa Eropa yang makin banyak berdatangan.


Raffles berkuasa kurun waktu yang cukup singkat. Sebab mulai sejak th. 1816 kerajaan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Pada th. 1813, berlangsung prang Lipzig antar Inggris melawan Prancis. Perang itu dimenangkan oleh Inggris serta kekaisaran Napoleon di Prancis jatuh pada th. 1814. Kekalahan Prancis itu membawa efek pada pemerintahan di negeri Belanda yakni dengan selesainya pemerintahan Louis Napoleon di negeri Belanda. Pada th. itu juga berlangsung perundingan perdamaian pada Inggris serta Belanda. Perundingan itu hasilkan Konvensi London atau Kesepakatan London (1814) , yang berisi diantaranya menyetujui kalau semuanya daerah di Indonesia yang sempat dikuasai Belanda mesti dikembalikan sekali lagi oleh Inggris pada Belanda, terkecuali daerah Bangka, Belitung serta Bengkulu yang di terima Inggris dari Sultan Najamuddin. Penyerahan daerah kekuasaan diantara ke-2 negeri itu dikerjakan pada th. 1816. Dengan hal tersebut mulai th. 1816, Pemerintah Hindia-Belanda bisa kembali berkuasa di Indonesia.